Distribusi Pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pandapatan
nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan
perbaikanperbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan,
penganguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi
pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran
bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya
akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.
Perbedaan pandapatan
timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor
produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan
memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.
Ada sejumlah alat atau
media untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat
atau media yang lazim digunakan adalah Koefisien Gini (Gini Ratio) dan
cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.
Koefisien Gini biasanya
diperlihatkan oleh kurva yang dinamakan Kurva Lorenz. Kurva ini
memperlihatkan hubungan kuantitatif antara prosentase penerimaan
pendapatan penduduk dengan prosentase pendapatan yang benar-benar
diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun.
Perhatikan gambar berikut!
Dari gambar di atas,
sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan
sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima
oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis
diagonal di tengah disebut “garis kemerataan sempurna”. Karena setiap
titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk
yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan.
Semakin jauh jarak garis
kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat
ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari
garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi
pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan
sebagai daerah yang diarsir.
Dari uraian di atas
dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika
nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi
pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya
makin mendekati satu. Perhatikan tabel 1.5.
Selain penggunaan
Koefisien Gini, untuk melihat distribusi pendapatan dapat menggunakan
kriteria yang ditentukan Bank Dunia (World Bank). Perhatikan tabel 1.6.
Menurut teori neoklasik,
perbedaan kepemilikan faktor produksi, lama kelamaan akan hilang atau
berkurang melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Bila proses
otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan perbedaan pendapatan yang
sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan
subsidi. Kedua sistem ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
redistribusi pendapatan.
Penetapan pajak
pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang
pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang
pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya.
Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif
(semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh
pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan
proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan
yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
|
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Pembangunan merupakan
proses yang berkesinambungan yang mencakup
seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek
sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan
warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan
pendidikan amatlah strategis.
Berkaitan dengan peranan pendidikan
dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi
pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma
Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa
keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup
penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut
pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan
merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan
keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam
proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat
antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan.
Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human lnvestmen, yang menyatakan
bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of
return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.
Sejalan dengan paradigma Fungsional,
paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah:
a) mengembangkan kompetensi
individu,
b) kompetensi yang lebih tinggi
tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas
c) secara umum, meningkatkan
kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang
memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya
mencakup kebutuhan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan
kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan
barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan
informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal
ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang
ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya
penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat
berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh
dunia.
2. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan
global. Di indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. Masih banyak
kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan
bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi
tontonan setiap hari. Kini di indonesia jerat kemiskinan semakin parah.
Kemiskinan bukan semata –mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural
dan struktural.
3. angka kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2011
dinilai beberapa kalangan masih tinggi walaupun pemerintah mengklaim sudah berhasil
menekan angka kemiskinan. Menurut aktivis Dian Irawati masih diperlukan program
tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan di tanah air.
pemeritah memang sudah berupaya merealisasikan kebijakan yang berpihak pada
masyarakat kurang mampu seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau
PNPM Mandiri.pemerintah benar-benar berniat ingin terus menekan angka kemiskinan maka pemerintah jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat kurang mampu dalam menjalankan kehidupan seperti izin berdagang dan izin tempat tinggal.
“Sebetulnya tanpa injeksi modal dari pemerintah pun mereka akan survive secara ekonomi, konsumsi juga ya ditingkatan lokal sehingga perputaran uang tetap terjaga, tapi itu tidak serta merta dimunculkan oleh program pemerintah, kalau saya tetap melihat apa yang sudah dilakukan memang baik tapi mungkin bagaimana menjaga agar kebijakan yang sudah baik, untuk mencoba memberdayakan rakyat miskin bisa mandiri dan akhirnya bisa lepas dari level kemiskinan,” ujar Dian.
Dian Tri Irawati, seorang pakar ekonomi berpendapat, jika pemerintah serius menjalankan program yang sudah dicanangkan yaitu pro job, pro poor dan pro environment, pemerintah juga harus serius menjalankan upaya pemberantasan korupsi.
“Kita tidak akan pernah selesai dalam urusan pengentasan kemiskinan, mau maju dalam pembangunan kalau isu korupsi belum selesai, minimal diminimalisir semuanya drastis menurun di 2012 baru saya bisa percaya bahwa tiga skema ini bisa berjalan, korupsi itu kan di segala lini, di semua program mungkin, itu masih akar masalah dan ‘PR’ (pekerjaan rumah) besar,” kata Dian.
Sementara, menurut staf khusus bidang ekonomi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Lucky Korah, kementeriannya juga sangat aktif berupaya menekan kemiskinan di berbagai daerah. Ditambahkannya tahun depan kementeriannya akan fokus dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.
Ia menjelaskan, “Perlu pergerakan ekonomi yang mendorong ekonomi merakyat, dari 22 kegiatan MP3EI sebagian besar ada di kawasan timur Indonesia termasuk di Papua dan Maluku, pertambangan, energi, perikanan, pertanian, pangan termasuk dari bagian itu, kita harapkan dengan memacu daerah tertinggal, memanfaatkan kebijakan MP3EI maka pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran di kasawan tertinggal bisa otomatis turun.”
Menurut catatan pemerintah, dari jumlah orang miskin sebelumnya yaitu sekitar 17,7 juta orang pemerintah menargetkan turun menjadi 16 juta orang hingga akhir tahun 2011. Pemerintah telah menargetkan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan tahun depan menjadi sekitar 14,4 juta orang miskin di Indonesia.
4. Dampak kemiskinan
Dampak kemiskinan terhadap
masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya:
- Penganguran
- Kekerasan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Upaya pengetasan kemiskinan di indonesia
Seperti telah disinggung di atas
bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang tak terpisahkan
dari pembangunan mekanisme sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Ole karena
itu setiap upaya pengetasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai
keakar masalah, jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengetaskan masalah
kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa secara tergesa-gesa.
Komitmen pemerintah untuk
mengetaskan kemiskinan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah yang
disusun berdasarkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan(SNPK).
Disamping turut menandatangani tujuan pembangunan milenium, dalam RPJM-nya
pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam mengetaskan kemiskinan.
Termasuk target ambisius dalam mengurangi angka kemiskinan.
Ada tiga ciri kemiskinan yang
menonjol di indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis
kemiskinan nasional, yang setara dengan $1,55-per hari, sehingga banyak
penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap
kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak
mengambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak
tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikatagorikan sebagai miskin atas
dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya
indikator-indikator pembangunan pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat
luas dan beragamnya wilayah indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri
mendasar dari kemiskinan di indonesia.
Tiga cara untuk membantu mengankat
diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan
pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari
tiga ciri utama kemiskinan di indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multy dimensi
dan keragaman antar daerah .
Dengan kata lain, strategi dari
pengentasan yang efektif bagi indonesia terdiri dari tiga komponen:
- Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin.
- Membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin.
- Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin
Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penangan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Departmen sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan.
Saran
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya . saran saya agar pemerintah dan seluruh masyarakat di indonesia mau bekerja sama untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunya, agar negara kita bisa berkembang dan maju serta mensejajarkan dengan negara maju yang sejahtera.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar